Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, telah meminta penjelasan dari Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menyusul viralnya polemik pengadaan mobil dinas dengan anggaran mencapai Rp 8,5 miliar. Permintaan ini disampaikan setelah pernyataan Gubernur Rudy yang menyebut pengadaan mobil tersebut bertujuan untuk menjaga marwah Provinsi Kaltim.
Panggilan untuk Mendengar Suara Publik
Sarmuji mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Gubernur Kaltim. Ia menekankan pentingnya mendengarkan aspirasi publik, terutama dalam konteks efisiensi penggunaan anggaran. “Kami meminta untuk lebih mendengarkan suara publik di tengah efisiensi,” ujar Sarmuji dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (27/2/2026).
Pemahaman dan Peringatan
Meski memahami alasan pengadaan mobil dengan spesifikasi tinggi mengingat medan jalan di Kalimantan Timur yang dinilai berat dan luas wilayahnya yang signifikan, Sarmuji mengingatkan agar pengajuan anggaran dilakukan dengan bijaksana. Ia menegaskan bahwa pengukuran yang digunakan harus berdasarkan kondisi masyarakat, bukan ukuran pribadi.
“Memang anggaran ini diketok tahun 2024 tetapi untuk mobil dengan spek seperti itu harus inden. Kalimantan Timur medannya berat dengan luas wilayah seperti luasan pulau Jawa. Tapi apapun kita harus mengukur dengan kondisi rakyat kita, bukan dengan ukuran pribadi,” jelas Sarmuji.
Pembelaan Gubernur Kaltim
Sebelumnya, Gubernur Rudy Mas’ud telah membuka suara terkait anggaran besar untuk pengadaan mobil dinas berupa Range Rover 3.0 Autobiography tersebut. Ia menyatakan bahwa proses pengadaan telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Rudy beralasan bahwa pengadaan mobil tersebut juga dimaksudkan untuk menjaga martabat atau marwah daerah.
“Masa iya kepala daerahnya pakai mobil alakadarnya, jangan dong. Jaga marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur,” ucap Rudy membela keputusannya.
Polemik ini menyoroti ketegangan antara pertimbangan operasional kepemimpinan daerah dengan prinsip kehati-hatian dan kesesuaian dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam pengelolaan anggaran publik.
