Syair HK — Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pesan keras kepada para pemimpin dunia dalam KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan. Dalam sesi kedua pertemuan tersebut, Gibran menegaskan bahwa komunitas global tidak boleh menutup mata atau menormalisasi penderitaan kemanusiaan yang sebenarnya dapat dicegah.
“Kita melihat hal ini di Gaza, Ukraina, Sudan, dan Sahel, serta banyak wilayah lainnya, di mana konflik telah meruntuhkan rumah-rumah, merampas harapan dan mata pencaharian masyarakat,” tegas Gibran, Minggu (23/11/2025).
Soroti Krisis Kemanusiaan Global
Gibran secara khusus menyoroti berbagai konflik yang sedang berlangsung di berbagai belahandunia. Menurutnya, bencana yang terjadi saat ini bukan hanya berasal dari alam, tetapi banyak yang merupakan akibat langsung dari tindakan manusia.
Pernyataan ini menegaskan posisi Indonesia yang konsisten menyuarakan keadilan dan perdamaian global, terutama dalam konflik yang memakan banyak korban jiwa sipil.
Tuntutan Kepemimpinan Moral G20
Sebagai forum yang mewakili 85 persen perekonomian global, Gibran menekankan bahwa G20 memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar. “G20 memiliki kewajiban moral untuk memimpin dengan memberi contoh, memastikan bahwa pertumbuhan dan ketahanan menjadi dua sisi mata uang yang sama,” ujarnya.
Wapres menegaskan bahwa kelompok negara maju ini harus mendorong terciptanya harapan, kemakmuran, dan keadilan bagi semua negara, tidak hanya bagi anggotanya sendiri.
Agenda Pembahasan G20
Dalam sesi kedua KTT G20 ini, para pemimpin dunia membahas tema pembangunan dunia yang tangguh, yang mencakup isu kebencanaan, perubahan iklim, transisi energi berkeadilan, serta sistem pangan berkelanjutan.
Gibran juga dijadwalkan menyampaikan pidato pada sesi ketiga yang akan membahas isu pekerjaan layak dan tata kelola kecerdasan buatan. Mineral kritis juga menjadi fokus pembahasan yang diusung oleh Indonesia dalam pertemuan puncak kali ini.
Dengan pernyataan tegas ini, Indonesia kembali menegaskan komitmennya sebagai bagian dari solusi atas berbagai krisis kemanusiaan global, sekaligus mendorong negara-negara maju untuk mengambil peran lebih besar dalam menciptakan tata kelola dunia yang lebih adil.
